Rumah Dinas Bupati OKU Selatan Belum Difungsikan, Abusama Akui Terkendala Anggaran

Kuntas News.web.id, OKU SELATAN —

Bangunan utama Rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan telah berdiri. Namun, bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah jabatan kepala daerah tersebut belum dapat difungsikan secara optimal lantaran sejumlah fasilitas dasar dan sarana penunjang operasional masih belum tersedia secara lengkap.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah fasilitas telah tersedia, di antaranya pagar keliling, pintu gerbang utama, akses jalan keluar-masuk, serta pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sejumlah perlengkapan pendukung lainnya juga telah tersedia, meskipun pemenuhan kebutuhan secara keseluruhan masih memerlukan penyelesaian.

Salah satu kebutuhan mendasar yang masih menjadi perhatian adalah ketersediaan sistem penyediaan air bersih. Selain itu, sejumlah fasilitas penunjang juga dinilai perlu dilengkapi agar rumah dinas tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Fasilitas yang masih dibutuhkan meliputi pembangunan pendopo, mushola, area parkir yang memadai, mes karyawan, serta bangunan khusus untuk penempatan generator set (genset).

Ketersediaan rumah singgah bagi tamu juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menunjang aktivitas dan pelayanan di lingkungan rumah dinas.

Belum lengkapnya sejumlah fasilitas tersebut membuat rumah dinas belum siap ditempati dan dimanfaatkan secara optimal sebagai rumah jabatan Bupati OKU Selatan.

Bupati OKU Selatan, Abusama, S.H., mengakui bahwa keinginan untuk menempati rumah dinas tersebut telah ada sejak awal dirinya menjabat. Namun, rencana itu belum dapat direalisasikan karena sejumlah sarana dan prasarana pendukung masih membutuhkan penyelesaian.

" Sejak awal menjabat, saya memang berkeinginan menempati rumah dinas ini. Namun, masih ada fasilitas penting yang belum terpenuhi, terutama kebutuhan air bersih dan sarana penunjang lainnya," ujar Abusama saat dikonfirmasi di kediamannya, Jumat (16/10/2026).

Menurut Abusama, pembangunan yang telah tersedia mencakup bangunan utama, pagar keliling, serta akses jalan masuk dan keluar. Sementara itu, pemenuhan fasilitas pendukung lainnya masih membutuhkan alokasi anggaran agar rumah dinas dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Ia menjelaskan, penyelesaian seluruh kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

" Anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi seluruh fasilitas rumah dinas tidak sedikit. Karena kemampuan fiskal daerah terbatas, pemenuhannya harus dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan skala prioritas belanja daerah," tegasnya.

Abusama menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyelesaian fasilitas rumah dinas perlu diselaraskan dengan ketersediaan anggaran serta kebutuhan pembangunan lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

Ia menyebutkan, sebagian kebutuhan rumah dinas telah mulai dipenuhi melalui pengadaan perlengkapan. Kendati demikian, penyelesaian seluruh fasilitas masih bergantung pada ketersediaan anggaran dan penentuan prioritas pembangunan.

" Kami tetap berupaya melengkapi sarana dan prasarana rumah dinas, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kebutuhan masyarakat juga tetap menjadi prioritas yang harus diperhatikan," kata Abusama.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemenuhan berbagai fasilitas Rumah Dinas Bupati OKU Selatan diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, penyelesaian pembangunan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan fisik bangunan utama, tetapi juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai agar rumah dinas dapat difungsikan secara optimal, tanpa mengesampingkan prioritas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.(SR)